Oleh: Ust. Darul Azka (majalah misykat)


Dasar Penetapan Al-Wakalah

Al-Wakalah terkonsep dalam syariah berlandaskan beberapa macam dalil, antara lain :
1.Al-Qur’an QS Al-Kahfi (18:19):





QS An-Nisaa (4:35):



Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

2.Al-Sunnah:

Banyak hadis menjadi landasan keabsahan al-wakalah, di antaranya:HR. Ahmad dari Abi Rafi’, mengatakan:

“Bahwasanya Rasulullah menikahi Maimunah dalam keadaan halal, dan menggaulinya dalam keadaan halal, dan aku adalah delegasi antara keduanya”.





3.Ijma’:

Ulama menyepakati diperbolehkannya al-wakalah, dan hal ini ditetapkan menjadi aturan dasar fiqh muamalah selama beberapa kurun.

Rukun Dan Syarat Wakalah

Menurut Syafi’iyyah, rukun dan syarat al-wakalah adalah sebagai berikut:

1.Al-Muwakkil (Pemberi kuasa)

Seorang pemberi kuasa disyaratkan memiliki hak tasharruf (mempergunakan barang) secara sah atas bidang-bidang yang dikuasakan. Hal ini disesuaikan dengan persyaratan dalam bidang-bidang tersebut. Seperti halnya pemberian kuasa untuk membelanjakan harta, maka syarat bagi pemberi kuasa adalah memenuhi kualifikasi baligh, berakal dan berstatus ahli tasharruf, dan lain sebagainya. Hanya saja ada persoalan yang dikecualikan, yakni permasalahan orang buta yang meskipun pada dasarnya tidak sah melangsungkan transaksi jual beli karena keterbatasannya menilai barang dengan penglihatan, namun diperbolehkan mewakilkan orang lain melangsungkan jual beli.

2.Al-Wakil (Penerima kuasa)

a.Sebagaimana pemberi kuasa, penerima kuasa juga disyaratkan memiliki hak tasharruf secara sah atas bidang-bidang yang dikuasakan. Sehingga anak kecil dan orang gila tidak sah menjadi wakil. Orang buta juga tidak sah menjadi wakil dalam jual beli dan pekerjaan lain yang disyaratkan mampu melihat. Dikecualikan permasalahan mengirimkan hadiah, memberi ijin masuk rumah, dimana hal ini boleh diwakilkan kepada anak kecil yang sudah mencapai taraf tamyiz dan dapat dipercaya.

b.Seseorang yang menerima kuasa, disyaratkan harus mu’ayyan (jelas perseorangannya). Sehingga tidak sah mewakilkan pekerjaan pada salah satu dari dua orang tanpa ditunjuk secara jelas atau mengatakan, ”Aku wakilkan untuk menjual rumah ini kepada siapa saja yang menginginkan.”

c.Penerima kuasa harus memiliki sifat adil, apabila kuasa tersebut berasal dari seorang qadhi, atau saat menerima kuasa dari seorang wali untuk menjualkan harta orang-orang yang ada dalam tanggungannya.

3.Shighat (ucapan perwakilan)

a.Bahasa dari pemberi kuasa (al-muwakkil) harus mewakili kerelaannya menyerahkan kuasa pada al-wakil. Baik berbentuk sharih (jelas) sebagaimana ucapan, ”Aku wakilkan kepadamu penjualan rumahku ini”, maupun kinayah (tersirat dan dapat ditafsirkan berbeda) seperti ucapan, ”Aku posisikan dirimu menggantikan aku untuk menjual rumah ini.”
b.Dari pihak penerima kuasa (al-wakil) hanya cukup menerimanya (qabul), meskipun tanpa ada ucapan dan hanya berwujud tindakan.
c.Bahasa penyerahan kuasa tidak dirangkai dengan ikatan syarat tertentu. Seperti ucapan, ”Jika Zaid datang dari kota, maka engkau menjadi wakilku menjualkan kambing ini”. Berbeda halnya jika syarat diberlakukan dalam urusan pembelanjaan (tasharruf) pada jenis al-wakalah al-munjazah (wujud penguasaannya sudah ada), seperti ucapan, ”Aku mewakilkanmu menjual rumah ini, hanya saja tolong kamu jual awal bulan Muharram saja”. Shighat al-wakalah juga menerima pembatasan masa tugas al-wakil, seperti dalam tempo seminggu atau sebulan.

4.Al-Muwakkal fihi (obyek atau pekerjaan yang dikuasakan).

a.Obyek harus berbentuk pekerjaan yang pada saat dikuasakan menjadi hak pemberi kuasa (al-muwakkil). Sehingga tidak sah mewakilkan penjualan barang yang tidak dimiliki al-muwakil, atau akan dimilikinya. Kecuali mewakilkan penjualan barang yang akan dimiliki secara taba'i (mengikuti barang yang sudah ada dalam kepemilikan). Seperti, mewakilkan untuk menjual buah yang akan dikeluarkan pohon milik al-muwakkil. Meskipun buah belum ada, namun dinilai sah karena pohonnya dimiliki oleh al-muwakkil.

b.Pekerjaan yang dikuasakan harus jelas spesifikasi dan kriterianya, meskipun hanya dari satu tinjauan. Hukumnya sah mengatakan, ”Aku mewakilkanmu untuk melunasi hutangku”, meskipun al-wakil tidak tahu persis hutang yang mana dan siapa saja yang menghutangi.

c.Obyek harus dari jenis pekerjaan yang menerima untuk dikuasakan pada orang lain. Sehingga ulama berpendapat, tidak sah menguasakan sesuatu yang bersifat ibadah badaniyah murni, seperti shalat dan puasa. Namun boleh menguasakan ibadah yang kemampuan badan menjadi syarat pelaksanaan, bukan syarat wajib, seperti haji dan umrah. Atau menguasakan hal-hal yang bersifat penyempurna dalam sebuah ibadah, seperti pembagian harta zakat pada mereka yang berhak

Berakhirnya Kontrak Al-Wakalah

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terhentinya kontrak al-wakalah, yakni:

1.Al-Faskh (pembatalan kontrak)

Sebagaimana di atas bahwa al-wakalah adalah jenis kontrak ja'iz min at-tharafain, yakni bagi kedua pihak berhak membatalkan ikatan kontrak, kapanpun mereka menghendaki. Sehingga ketika al-muwakkil memberhentikan al-wakil dari kuasa yang dilimpahkan, baik dengan ucapan langsung, mengirim kabar atau surat pemecatan, maka status al-wakil sekaligus hak kuasanya saat itu juga dicabut. Hal ini berlaku baik al-wakil hadir atau tidak hadir, mendengar atau tidak mendengar tentang perihal pemecatannya. Dan apabila al-wakil sampai terlanjur melakukan tasharruf, maka dinilai batal, meskipun al-wakil belum menerima kabar pemecatan dirinya. Sebanding ketika pihak al-wakil yang mengundurkan diri dari kontrak, maka al-wakalah ditetapkan berakhir meskipun al-muwakkil belum mengetahuinya.

2.Cacat kelayakan tasharruf-nya

Yakni ketika salah satu dari kedua belah pihak mengalami gila, ditetapkan safih (cacat karena menyia-nyiakan harta) atau falas (cacat karena harta tidak setimpal dengan beban hutang). Atau karena mengalami kematian, baik diketahui oleh pihak yang lain atau tidak.

3.Hilangnya status kepemilikan atau hak dari pemberi kuasa (al-muwakkil).

Hal ini terjadi ketika al-muwakkil semisal menjual sepeda motor yang dikuasakan kepada al-wakil untuk disewakan, sepeda motor dicuri atau mungkin mengalami kerusakan total. Contoh al-muwakkil yang kehilangan haknya adalah wali yang mewakilkan penjualan harta milik anak kecil tanggungannya, kemudian di tengah berlangsungnya al-wakalah, anak kecil tersebut menginjak usia baligh.

terima kasih sudah mau membaca.